PORTAL LUWUK – Pemerintah Kabupaten Banggai kembali menunjukkan komitmennya mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.
Hal ini ditunjukkan melalui Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Rapat dipimpin langsung Bupati Banggai, Amirudin, Kamis (29/8/2024) di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai. Amirudin didampingi Sekretaris Daerah Moh. Ramli Tongko.
Pada rapat itu, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Banggai, Mulsandi menyebut, total realisasi APBD hingga 23 Agustus baru mencapai 51,05%.
“Realisasi APBD ini terdiri belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer,”tutur Mulsandi.
Terdapat tiga OPD penyerapan anggaran terbaik. Pertama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan capaian realisasi 90,33%. Terbaik kedua DKISP (82,23%) dan terbaik ketiga BPKAD (62,65%).
Bupati Amirudin menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran untuk memastikan alokasi dana publik digunakan optimal.
“Langkah ini krusial untuk menghindari terjadinya hambatan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan,”tegas Amirudin.
Dia menggaris bawahi perlunya sinergi yang kuat antara semua OPD dalam mengelola anggaran. “Evaluasi dan pengendalian penyerapan anggaran menjadi sangat penting. Terutama memastikan seluruh program dibiayai APBD berjalan sesuai target,”ujarnya.
Hal ini merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai target pembangunan daerah. Amirudin menekankan setiap OPD memiliki strategi jelas dan terukur dalam mengimplementasikan anggaran yang telah dialokasikan, serta siap untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Sekda Moh. Ramli Tongko mengungkapkan, pentingnya monitoring berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran.
Ia mengingatkan bahwa penyerapan anggaran yang efektif tidak hanya menyelesaikan anggaran yang ada, tetapi memastikan bahwa dana digunakan sesuai peruntukan dan memberi hasil yang optimal.
Rapat ini menjadi ajang mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran, termasuk hambatan administratif maupun teknis.
Rapat diakhiri komitmen bersama seluruh peserta untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan APBD, guna mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.*