PORTAL LUWUK – Kepala Dinas BPMD Kabupaten Banggai Amin Jumail harus menerima kenyataan. Dimana untuk melaksanaan pemilihan 34 kepala desa, tak bisa dipaksakan karena bertabrakan dengan agenda pemilu nasional, pileg dan pilpres serta Pilkada.
Ia bersama jajaranya terpaksa harus menunda pilkades karena tak mau mengambil resiko, khususnya dari sisi kondusifitas keamanan serta berpotensi menggangu kelancaran tahapan kegiatan, kalau dipaksakan.
Jika pelaksanaan Pilkades dipaksakan tahun 2024, sama halnya mencampur adukkan pilkades, bersama pemilu legislatif DPR RI, DPD RI, Pilpres dan Pilkada.
“Nanti bagaimana teknis pelaksanaan tahapan hingga pemilihan nanti. Pasti aparat bersama kadesnya tak sanggup menjalankan tugas berat yang bersamaan ini. Apalagi kalau ada kades incumbent, pasti urus diri masing masing. Ini yang kita timbang,”ujar Amin Jumail kepada Portal Luwuk, Rabu ( 01/03/23).
Hitung hitungan Amin cukup beralasan. Dimana menurutnya, dari 34 desa yang akan melaksanakan Pilkades, masa jabatan berakhir 13 Desember 2023.
Ini jelas butuh tahapan 6 bulan kedepan, minimal Nopember 2024 baru bisa dilaksanakan pemungutan suara. Sementara tahapan pemilu legislatif dan pilpres, juga saat itu lagi puncak puncaknya.
“Lalu siapa yang mengambil resiko kalau semua hajatan pesta demokrasi berjalan bersamaan, termasuk pileg dan pilpres tidak berjalan sukses. Karena tidak ada alasan pileg dan pilpres itu, harus sukses,”tandas Amin.
Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di 34 desa, pemerintah akan menyiapkan ASN sebagai pejabat pengganti sementara.
“Minimal setahun masa tugasnya. Sambil menunggu pemilihan yang akan diagendakan tahun 2025 atau tepat Juli 2025 dilakukan pemungutan suara. Jedah kekosongan kami posisikan ASN sebagai pejabat sementara dan penundaan ini sudah sesuai surat Kemendagri,”terangnya.
Usulan penundaan 34 Pilkades akan disampaikan secara tertulis dan berjenjang melalui gubernur Sulteng dengan tembusan Kemendagri RI.
Menyangkut dana persiapan 34 Pilkades, Amin memproyeksikan sebanyak Rp 5 miliar. “Sebanyak Rp 5 miliar saja,”sergah Amin.*
