PORTAL LUWUK – Kebijakan pembangunan Bupati Banggai Amirudin pada APBD Tahun 2024 terbilang gila gilaan. Selain merealisasikan sebagian besar penggunaan dana mandatori yang diproyeksi mencapai Rp 2,4 triliun.
Budgeting anggaran pembiayaan daerah kedepan, ternyata diam diam mengalami peningkatan penambahan siknifikan.
Khususnya dari sumber pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH). Bocoran media ini, beberapa peraturan menteri keuangan telah diterbitkan. Angkanya fantastis mencapai Rp800 miliar.
Itu artinya secara akumulatif APBD Banggai di Tahun 2024 kemungkinan bertenger diangka Rp3,2 triliun atau penggunaanya akan direalisasikan pada APBD-P 2024.
Menjawab hal ini, Bupati Banggai Amirudin mengungkapkan, jika mengacu pada sumber pendapatan daerah memang terus mengalami peningkatan. Penggunaanya akan dikosentrasikan pada penguatan infrastruktur kota dan perdesaan.
Adapun sasaran pembangunan sarana perkotaan yang dikosentrasikan Bupati Amirudin, salah satunya menata sistem drainase dan trotoar.
Dimana setiap musim penghujan, air sering meluap hingga ke badan jalan akibat sistem drainase yang kurang memadai. Kedepan akan dibuat kontruksi moderen layaknya kota kota maju lainya.
“Drainase dalam Kota Luwuk harus ditata kembali. Dibuat mudah diperbaiki manakala rusak, saluran airnya juga harus lancar,”kata Bupati Amirudin menjawab pertanyaan awak media terkait arah kebijakan pembangunan daerah di Tahun 2024 mendatang.
Tak hanya itu kata Bupati Amirudin, ia akan membangun sarana olah raga memadai, seperti membuat kolam renang. Nantinya sarana tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan layanan publik.
“Kota kota maju diluar sana, sarana publik merupakan kebutuhan. Jangan melihat Kota Luwuk saat ini, tapi lihat bagaimana kota ini dimasa mendatang,”ujarnya.
Sektor pertanian juga tak lepas dari geliat pembangunan untuk menopang produksi swasembada pangan. Utamanya membangun sektor irigasi dan sarana pendukung lainya.
“Infrastruktur jalan jalan tani juga menjadi prioritas untuk dibangun, termasuk kebutuhan petani seperti pupuk dan alat produksi lain,”urainya.
Berikut penyiapan kantor pemerintah organisasi perangkat daerah. Kedepan 2024 semua OPD sudah punya kantor. “Tidak boleh ada lagi dinas atau badan yang tidak punya kantor. Semua akan dibangun, karena lingkungan sangat mempengaruhi kinerja,”nilai bupati pilihan rakyat pada Pilkada 2019 ini.
Selain itu, keinginan melanjutkan pembangunan pasar jilid II juga menjadi prioritas. Termasuk membangun pusat perbelanjaan seperti Mall dan tak kalah penting merealisasikan pembangunan jembatan penghubung Tanjung-Pasar Tua.
“Saya ingin jembatanya dibangun hanya untuk kendaraan roda dua dan pejalan kaki. Pemrov Sulteng mengusulkan dibangun sekaligus untuk roda empat. Boleh asal ada bantuan pendanaan provinsi,”tutur Amirudin.
Menurutnya, membangun jembatan untuk dilewati kendaraan roda empat, jika hanya mengandalkan pembiayaan APBD tidak cukup.
“Biayanya cukup besar, jadi saya merencanakan membangun jembatan hanya untuk pejalan kaki dan motor saja,”ucapnya.*
