PORTAL LUWUK – Kepala Bareskrim Polri Agus Andrianto menyatakan, penegakan hukum dilakukan, adalah langkah terakhir setelah upaya yang dilakukan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) menemui jalan buntu.
Tindakan kepolisian harus adaptif terhadap arah kebijakan pemerintah guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional untuk menyukseskan pembangunan nasional.
“Jangan sampai tindakan yang dilakukan penyidik, justru menghambat program-program pemerintah,”ujar Kabareskrim Agus Andrianto pada Rapat Koordinasi Inspektur Daerah se-Indonesia tahun 2023 melalui zoom meeting. Yang diikuti langsung Wakil Bupati Banggai Furqanudin Masulili bersama Wakapolres Banggai dan Kejari Banggai pada Rabu (25/01/23).
Agus Andrianto menegaskan, Polri akan menyatakan komitmennya melakukan langkah-langkah proaktif bersama APIP dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah.
Polri juga akan melakukan sosialisasi atau deklarasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dinilai memiliki risiko korupsi.
Selanjutnya, melakukan pendampingan dengan instansi yang berkompeten. Menyediakan ruang konsultasi dan solusi.
“Bersama-sama APIP kami akan memberikan peringatan dan koreksi terhadap indikasi penyimpangan,”jelas Agus Andrianto.*
