PORTAL LUWUK – Bupati Banggai Amirudin Tamoreka bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banggai, Lesmana Kulab menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional yang digelar di Hotel Mulia Jakarta Selasa, (17/10/2023).
Turut mendampingi Kepala Brida Kabupaten Banggai Andi Nursyamsi Amir, Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Sofian Datu Adam dan Kepala Bidang E-Goverment DKISP Kabupaten Banggai.
Rakornas ini menjadi agenda penting untuk membahas strategi dan kerjasama dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Indonesia.
Bupati Amirudin bergabung dengan para pemangku kebijakan dari berbagai daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi dan aksesibilitas dalam pelayanan publik melalui teknologi.
Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria menyatakan kolaborasi dan sinergisme pun menjadi kunci dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Sesuai amanat Perpres SPBE harus dilaksanakan dengan mengedepankan beragam prinsip meliputi keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, serta interoperabiltas. Sehingga kolaborasi dan sinergisme tentu menjadi kunci dalam implementasi SPBE yang terpadu,”ujar Nezar Patria, sebagaimana rilis DKISP Banggai.
Wamen Nezar Patria menekankan untuk mempercepat implementasi SPBE, setiap kementerian dan lembaga memerlukan orkestrasi dengan kewenangan yang jelas, terarah dan terukur.
“Sekaligus memastikan kapasitas sumber daya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan infrastruktur maupun sistem SPBE yang dibangun pemerintah,”ungkap Nezar.
Oleh karena itu tekannya, Kementerian Kominfo siap berkolaborasi dengan kementerian, lembaga serta stakeholders terkait. Untuk menyelenggarakan SPBE dan menghadirkan kebijakan penunjang pelaksanaan SPBE sesuai koridor hukum yang berlaku.
Giat Rakornas ini menandai komitmen Kabupaten Banggai dalam peran aktifnya memajukan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan yang efisien dan moderen.*
