Adapun ruas jalan yang perlu ditangani lanjut Ketua Komisi 1 DPRD Banggai ini, yakni kelanjutan poros Baloa – Talima di Kecamatan Balantak Selatan.
Dimana pada tahun 2022 ini, jalan tersebut ikut terdanai sebesar Rp 2 miliar, namun masih ada beberapa ruas yang belum tercaver pendanaannya.
Termasuk ruas Bombanon-Sulubombong di Kecamatan Mantoh, yang juga sudah teranggarkan Rp 1,5 miliar tahun ini juga. Namun masih butuh penambahan anggaran untuk perampungan.
Selain itu, ruas Bolo-Bombanon, poros tanah merah serta ruas Salipi-Tikupon di Kecamatan Bualemo juga butuh perbaikan. Dan ada beberapa poros lain juga ikut terdanai.
Termasuk poros Cemerlang -Pospaduatakarya, Ranga Ranga – Kembang Merta di Kecamatan Masama yang kondisi jalannya sudah rusak berat.
“Semua ini butuh pendanaan besar. Dan perbaikan ini akan memudahkan akses warga dalam menopang pertumbuhan ekonomi mereka di wilayah tersebut,”imbuhnya.
Selain pembiayaan pembangunan sektor infrastruktur di PUPR Banggai, kebijakan penganggaran dana alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pada sektor pendidikan, juga turut terdanai melalui instansi lain.
Tahun ini, Rp 15 miliar untuk sektor pendidikan di wilayah kepala burung. Meski disatu sisi, lanjut Sukri, keterbatasan anggaran, tentu tidak harus mengabaikan wilayah lain yang juga sangat membutuhkan pendanaan pembangunan.
“Wilayah lain juga tak sedikit anggaran pembangunan yang dikuncurkan. Hanya saja tahun ini fokusnya kepala burung, ditengah terbatasnya anggaran,”tandasnya.*