SKRIP BANER ATAS
PORTAL LUWUK – Dalam rangka mengerek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai mengundang 23 camat, 291 kepala desa dan 46 lurah di Luwuk, Rabu (7/2/2024).
Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Graha Pemda Banggai ini, untuk penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) PBB-P2 oleh Bupati Banggai Amirudin kepada para kades dan lurah.
Penyerahan serentak ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Diharapkan mampu direalisasikan 100 persen hingga 31 Desember 2024 mendatang.
“Camat, lurah dan kepala desa punya peran penting dalam meningkatkan pembayaran PBB. Penyerahan SPPT ini, diharapkan Desember nanti bisa terealisasi 100 persen,”kata Kepala Bapenda Banggai, Damri Dayanun dihadapan ratusan peserta yang hadir.
Bupati Amirudin mengapresiasi langkah Bapenda dalam melakukan terobosan upaya meningkatkan sektor pajak bumi bangunan. Meski ia menyadari, capaian realisasi PBB terendah ada diwilayah perkotaan dibanding desa.
“Seperti Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan dan Luwuk Utara, realisasi PBBnya masih dibawah 80 persen. Segera dicarikan solusi. Apa penyebabnya, apakah obyeknya yang bermasalah, atau subyeknya. Tolong dikoordinasikan dengan Bapenda kalau ada kendala,”harap Amirudin.
Amirudin menambahkan, sistem pembayaran PBB saat ini telah melalui kerja sama dengan bank. Diharapkan bisa mengoptimalkan capaian realisasi PBB tahun ini. “Kita harap Tahun 2024 bisa terealisasi 100 persen,”tandasnya.
Selain itu bersama kades dan lurah, Bapenda menyerahkan sebanyak 3.902 lembar SPPT PBB-P2 kepada Aparat Sipil Negara (ASN) melalui pimpinan perangkat organisasinya masing masing. Yang merupakan bagian dari inovasi Bapenda yang diberi nama BAPANTAU ASN (Pembayaran PBB-P2 Tepat Waktu Bagi Aparat Sipil Negara).
Adapun jumlah SPPT ASN tahun ini meningkat 100 persen dibanding penyaluran bulan Agustus 2022. Bahkan Inovasi BAPANTAU ASN menjadi program yang turut mendukung pencegahan korupsi melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.*
