SKRIP BANER ATAS
PORTAL LUWUK – Bupati Banggai Amirudin menekankan pada penyusunan RKPD Tahun 2025, pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan sebaiknya memprioritaskan program kegiatan padat karya tanpa kontrak.
Kades dan camat, harus mengutamakan orang miskin dan pengangguran saat melaksanakan kegiatan nanti.
“Apa yang diprogramkan, tidak boleh keluar dari apa yang sudah diagendakan dan menjadi prioritas daerah, itu dulu yang diutamakan,”tekan Amirudin dihadapan peserta Musrenbang Tahap II di Kecamatan Pagimana dalam rangka menyusun RKPD Tahun 2025, Rabu (28/02/2024).
Amirudin juga menyentil pelaksanaan agenda rutin tahunan ini sebagai agenda serimonial belaka. “Kegiatan tahunan ini, jangan dianggap sekadar seremonial belaka. Kumpul, bicara, kemudian selesai. Tetapi hasil ini akan dijadikan dokumen sebagai perencanaan kita di tahun 2025,”ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Moh. Ramli Tongko melalui arahan teknisnya menyebutkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan adalah Musrenbang Desa, Pra Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kecamatan Tahap 1.
Pada Musrenbang Tahap 2 ini kata Ramli, adalah upaya menajamkan usulan yang telah disampaikan pada Tahap 1 yang dihadiri pimpinan daerah. Dimana harus ada solusi dan kebijakan terkait usulan dimaksud. Karena menurutnya, tidak semua usulan terakomodir karena terlalu banyak.
Ada delapan prioritas daerah untuk tahun 2025. Yakni pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing, ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal dan pemanfaatan teknologi.
Selanjutnya Infrastruktur untuk ekomoni dan pelayanan dasar, ketahanan pangan, investasi daerah sektor pertambangan dan Lingkungan hidup, tata ruang dan ketahanan bencana daerah.
Kemudian prioritas sektor pariwisata, kebudayaan daerah dan moderasi beragama. Kemudian penguatan reformasi birokrasi.
Menurut Ramli, apa yang disampaikan camat Pagimana, Lobu dan Bualemo melalui laporan kecamatan dan dokumen usulan prioritas kecamatan, kesemuanya telah masuk dalam koridor prioritas daerah yang telah disebutkan.
Tahapan yang ada sekarang ini tekan Ramli, sudah diverifikasi lewat aplikasi. Sudah selesai verifikasi dari Bappeda dan kecamatan. Pada aplikasi tersebut sudah diverifikasi oleh perangkat daerah.
“Jadi semua usulan desa yang ada ini sudah masuk ke perangkat daerah untuk memverifikasi. Perangkat Daerah akan memprioritaskan usulan desa sesuai prioritas daerah dan sesuai kriteria teknis yang berlaku di perangkat daerah masing masing,”ujarnya.
Sehingga ada usulan yang ditolak, ada usulan yang dibawa ke forum perangkat daerah provinsi, ada juga yang dikumpulkan dan dihimpun untuk diajukan usulan ke tingkat pusat untuk dibiayai APBN.
Lebih lanjut Ramli menyampaikan, Forum Perangkat Daerah direncanakan akan dilaksanakan di bulan Maret 2024 termasuk Musrenbang Kabupaten. Perangkat Daerah sudah harus segera menyelesaikan verifikasi usulan, agar di Forum Perangkat Daerah yang dibahas adalah usulan yang sudah diverifikasi.
Kepala Bappeda juga mendapat informasi dari Musrenbang Tahap 1, bahwa usulan yang akan dibiayai melalui Dana Pelimpahan Kewenangan Kecamatan yang Rp5 milyar itu juga belum tuntas.
“Kami berharap dalam beberapa hari kedepan, sudah bisa dituntaskan dengan membuat usulan tersendiri dan itu akan masuk dalam Renja Kecamatan di Sub Kegiatan Pelimpahan Kewenangan,”jelasnya.
Sementara Usulan Musrenbang yang disampaikan dari desa dan tidak bisa terakomodir atau memang harus diselesaikan di tingkat kecamatan kata Ramli, itu yang perlu diprioritas pada anggaran yang Rp5 milyar tersebut. “Pemberdayaan masyarakat di prioritaskan pada dana tersebut,” tegasnya.
Kegiatan Musrenbang Tahap II di Pagimana, adalah kegiatan kedua dimana sebelumnya pada Rabu (28/02/2024), telah dilaksanakan kegiatan yang sama di Kecamatan Bunta.
Kegiatan tersebut diikuti peserta 3 kecamatan yakni Bunta, Nuhon dan Simpang Raya. Musrenbang Tahap 2 di Pagimana dihadiri Bupati Amirudin bertempat di Lapangan 12 Februari Kecamatan Pagimana.
Turut mendampingi Wakil Bupati Furqanuddin Masulili, Wakil Ketua DPRD Banggai Samsul Bahri Mang dan Aleg Irwanto Kulap, Pimpinan OPD, unsur Forkopimcam, perwakilan masing masing desa yang tersebar di Kecamatan Pagimana, Lobu dan Bualemo.*
