PORTAL LUWUK – Penyuluh senior peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kabupaten Banggai, Iskandar Roti menyebut, dirinya sangat tidak nyaman dengan harga daging di Kabupaten Banggai yang kini menembus Rp 150 ribu per kilogram. Hal ini tentu kalah jauh dari harga daging daerah lain di Indonesia.
“Daerah pulau Jawa saja kisaran Rp 120-Rp 130 ribu per kilogram. Di Banggai sudah mencapai Rp 150 ribu per kilogram. Ini harus segera diatasi dengan membuat regulasi pembatasan lalu lintas ternak Sapi keluar daerah,”pinta Iskandar Roti, Jumat (20/01/23).
Selama ini, ia bersama rekan rekan penyuluh sebanyak 20-an lebih yang tersebar di Kabupaten Banggai, sudah berupaya keras melakukan pendampingan bagi petani peternak.
Dengan harapan, angka ternak meningkat dan terjadi swasembada daging untuk memenuhi kebutuhan lokal. Namun apa jadinya, jika ternak ternak itu justru paling banyak terjual keluar daerah.
“Bayangkan ada sekitar 50 ternak tiap hari diangkut lima truk. Dari sisi ketersediaan lokal berkurang, dan imbasnya harga gila gilaan di pasar,”kata Iskandar Roti.
Bagi Iskandar, kekuatiran lain yakni bagaimana menghadapi lebaran idul fitri yang tinggal tiga bulan lagi. “Kami kuatir kebutuhan daging meningkat, tidak sebanding dengan ketersediaan ternak saat lebaran idul fitri nanti,”tandasnya.
Ia menambahkan, dari total kebutuhan daging Se-Sulteng saja, Banggai penyumbang 25 persen pemasok ternak Sapi. Rata rata Sapi yang keluar daerah menuju kota Palu 30 persen, dan 20 persen untuk memenuhi kebutuhan pasar Kalimantan.
“Setiap hari seperti itu. Sementara kebutuhan lokal kita hanya 15 ekor per hari atau 3 ton lebih. Dengan hitungan satu ekor 200 kilogram. Sudah semua tercukupi, mulai dari restoran, pasar rakyat dan memenuhi kebutuhan lain,”tuturnya.
Sehingga total pergerakan ternak kita bisa mencapai 60-70 ekor per hari. “Ini yang harus diatur. Karena sapi yang keluar itu tanpa dikenakan retribusi sama sekali. Mereka hanya membeli disini lalu pergi tanpa dikenakan pungut,”ucapnya.
Sementara untuk penjualan lokal ujar Iskandar, para pengusahanya dikenakan retribusi rumah potong hewan (RPH).
“Kalau sudah begini, pasti harga naik. Yang untung pembeli luar karena tanpa dibebani pungutan. Padahal jika dikenakan retribusi, ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah,”imbuhnya.*
