PORTAL LUWUK – Agenda pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Tengah, diantaranya membahas penyelesaian sengketa lahan dan maraknya peredaran miras di Kabupaten Banggai.
“Jadi tujuan kami ke Polres Banggai sebagaimana surat yang kami sampaikan, untuk rakor membahas berbagai permasalahan yang timbul di daerah ini,”ujar Suryanto, anggota Komisi I DPRD Sulteng yang membidangi pemerintahan kepada Portal Luwuk, Kamis (09/02/23).
Mantan legislator Banggai empat periode ini menambahkan, tidak hanya soal penyelesaian sengketa lahan dan miras, pengurusan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga menjadi vokus utama dewan.
“Ini dalam rangka menghadapi masa sidang ke 3 tahun 2023 DPRD Sulteng. Sehingga persoalan yang dihadapi dilapangan harus tuntas. Dan sebagai bahan bertukar pikiran dengan pihak penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang ada,”tandas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulteng ini.
Dijelaskanya, empat point yang menjadi tujuan kungker, karena adanya laporan masyarakat ke DPRD Sulteng dan kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) baru baru ini.
“Permasalahan ini yang kemudian kami tampung untuk menjadi bahan materi yang dikoordinasikan. Dan alhamdulilah kami diterima Kapolres Banggai AKBP Ade Nuramdani beserta jajaranya dengan penjelasan yang baik. Kami berharap persoalan masyarakat dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan yang ada,”imbuhnya.
Rakor ini lanjut Suryanto, selain diikuti 8 anggota Komisi I DPRD Sulteng, juga melibatkan Komisi II yang membidangi ekonomi dan keuangan DPRD Sulteng.
“Komisi I ada 8 orang, dipimpin ketua komisi Ibu Sri Indraningsih Lalusu dan satu orang anggota komisi II pak Irianto Malinggong,”tandas politisi yang rencana tetap bertarung pada pileg 2024 dengan dapil yang memperebutkan 10 kursi, Banggai Bersaudara (Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut).*
