PORTAL LUWUK – Rapat Koordinasi (Rakor) UKPBJ Ke-II Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah diselenggarakan di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Selasa (23/05/23).
Kegiatan Bagian Biro PBJ Setda Provinsi Sulteng ini bekerjasama dengan Bagian PBJ Setda Banggai berjalan selama tiga hari. Dimulai Tanggal 23-25 Mei 2023 bertempat di Estrella Hotel Conference, bukit Halimun, Tanjung Tuwis, Luwuk Selatan.
Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Sulteng, Ma’mun Amir ini turut dihadiri Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak, Deputi Bidang Hukum Penyelesaian Sanggah LKPP RI Setya Budi Arijanta, Wakil Bupati Banggai Furganudin Masulili, pejabat mewakili Kapolda AKP Deni Hendrawan dan Bupati/Walikota se-Sulteng.
Nampak perwakilan Pimpinan DPRD Provinsi Sulteng, Sekda/Sekkot se-Sulteng, Pimpinan OPD Provinsi Sulteng. Ketua dan Anggota DPRD Banggai, unsur Forkopimda Banggai, Staf Ahli Bupati, Assisten dan Staf Khusus Bupati Banggai dan OPD Banggai.
Juga hadir, pengelola UKPBJ Kabupaten/Kota se-Sulteng, Kabag UKPBJ se-Sulteng, Unit Kerja Ortal Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulteng, Unit Kerja Kepegawaian Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulteng serta undangan lainya.
Wakil Gubernur Ma’mun Amir mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan rakor kali ini.
Sebagai upaya mendukung visi pemerintah Provinsi Sulteng yakni “Gerak Cepat Menuju Provinsi Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera Dan Lebih Maju”.
Menurut Ma’mun, hal ini merupakan salah satu tanggung jawab dan amanah yang harus diemban setiap perangkat daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada LKPP RI beserta jajaran serta Pimpinan KPK RI atas kehadiranya. Untuk berbagi ilmu tentang berbagai hal terkait isu isu strategis pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tercapainya pengelolaan pengadaan barang dan jasa berbasis E-Procurement yang unggul, berintegritas dan bebas korupsi.
“Kegiatan ini merupakan sarana yang baik dan strategis guna menyamakan persepsi serta pemahaman kemajuan pengadaan barang dan jasa dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah kedepan,”ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah hendaknya selalu memperhatikan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
“Hal ini dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah,”tekan politisi asal Banggai Bersaudara ini.*
