Portal Luwuk – Rencana pemerintah daerah Kabupaten Banggai melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banggai untuk menambah infrastruktur kepelabuhanannya, masih mengalami banyak kendala.
Salah satunya terhambat soal hibah lahan yang belum bersertifikat. Akibatnya, rencana pembangunan pelabuhan Ferry di Desa Pangkalasean, Kecamatan Balantak Utara ikut terdampak.
Lokasi lahan hibah warga untuk pembangunan infrastruktur tersebut, hingga kini mandek alias tak kunjung memiliki sertifikat.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia pun tak bisa mengalokasikan anggaran pembangunannya.
“Sedianya tahun 2022 sudah mulai jalan pembangunanya. Namun masih terkenda sertifikat lahan, karena itu syarat yang diminta kementerian,”kata Kadisbub Banggai Tasrik Djibran saat ditemui Portal Luwuk di ruang kerjanya, Selasa (0301/23).
Namun Tasrik tak berkecil hati. Sebab program pembangunan pelabuhan Pangkalasean masih dijanjikan Kemenhub RI untuk dibangun tahun 2023. Sesuai hasil zoom meeting bersama biro kementerian, beberapa waktu lalu,”ujar Tasrik.
Ia menjelaskan, tidak terpenuhinya persyaratan sertifikat yang diminta kementrian tersebut, akibat lambanya kinerja pihak aset. Yang leading sektornya ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banggai.
“Selama ini progres pengurusan sertifikat yang dilakukan BPKAD melambat. Kami sempat bantu ambil alih, namun terkendala pembiayaan. Mestinya ini harus diseriusi bidang aset,”tuturnya.
Perkiraaan dana yang sudah disiapkan kementrian sebagaimana draf usulan proposal terferifikasi, mencapai Rp 27 miliar lebih. Sudah didalamnya rencana pembangunan dermaga, perkantoran dan fasilitas pendukung lainya.
“Tidak usah khawatir. Lambat maupun cepat, program ini akan dibangun. Karena sudah masuk dalam Renstra (Rencana Strategi) Kementerian RI. Yang dituntut disini, apakah kita mampu menyiapkan sertifikat lahan atau tidak,”tanya Tasrik.
Ia menambahkan, penting sebuah daerah menyiapkan infrastruktur. Untuk menjadi pintu masuk investasi dalam membuka ruang ekonomi.
Khususnya bisa dirasakan warga kepala burung, yang meliputi Kecamatan Masama, Lamala, Mantoh, Balantak Selatan, Balantak, Balantak Utara dan Bualemo.
Termasuk dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Para wisatawan yang ingin berkunjung ke pulau dua, akan membuat roda ekomomi tumbuh dan berkembang di wilayah itu.
Akses jalan yang selama ini sulit dilalui, sudah pasti ikut diperbaiki. Karena itu bagian dari persyaratan bisa dibangunya sebuah pelabuhan pada wilayah tertentu.
“Tanpa jalan memadai, bagaimana bisa aktifitas kepelabuhanan terdukung. Mulai dari aktifitas penumpang dan barang akan mengalami kesulitan akses darat,”imbuhnya.
Namun jika semua sarana dan prasarana dibangun memadai, inkam perkapita masyarakat ikut terdorong, khususnya bagi warga lokal. Dan daerah pun ikut keciprat sumber pendapatan.
“Program kami ini, arahnya bagaimana visi misi bupati tercapai lewat kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan laut, darat dan udara,”pungkasnya.*
