Pelimpahan dilakukan usai JPU menyatakan berkas perkara kasus korupsi pengelolaan APBDesa Matabas dinyatakan lengkap alias P21.

“Iya kemarin penyidik Tipikor sudah melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi mantan Kades Matabas Bunta,”kata Kasat Reskrim AKP Tio Tondy kepada wartawan di kompleks perkantoran kawasan Bukit Halimun, Luwuk Selatan, Sabtu (17/2/2024) siang.

Mantan Kades Matabas tersebut dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyerahan tersangka dan barang bukti diterima langsung Kasi Pidus Ikhwal Sainul dan Jaksa Fungsional Hendra Polrak Tafona’o. “Penyerahan didampingi penasehat hukum tersangka,”tutupnya.

Melalui siaran pers Kasi Intel Kejari Banggai Sarman Tandisau menyebutkan, Penuntut Umum Kejaksan Negeri Banggai menerima pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti An. Alpian Bode dari penyidik
Polres Banggai dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan APBDesa Matabas Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah TA. 2020 dan TA. 2021 pada Jumat, 16 Februari 2024.

Adapun kronologisnya, tersangka Alpian Bode selaku Kepala Desa Matabas diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor: 141/2407/BPMPD Tanggal 7 Desember 2016 mempunyai tupoksi antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa, Menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada Tahun 2020 ditetapkan APBDesa Matabas sebesar Rp 1.126.319.200 dan Tahun 2021 sebesar Rp 1.111.210.400 serta ditetapkan beberapa kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Antara lain Bantuan Ternak dan Pakan Ternak, Penghasilan Tetap/Tunjangan Perangkat Desa dan Pembangunan Talud.

Dari kegiatan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan volume pekerjaan dan beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan alias fiktif.

Seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan
dikendalikan langsung oleh tersangka dan keuntungan yang didapat dari kegiatan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Akibat perbuatan tersangka telah merugikan keuangan Negara/Daerah sebagaimana Hasil Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai sebesar Rp 592.074.829.

Perbuatan Tersangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Selanjutnya tersangka dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Luwuk selama 20 hari, terhitung sejak Tanggal 16 Februari 2024 s/d Tanggal 06 Maret 2024,”ujar Sarman.*

The post Korupsi Rp592 Juta, Mantan Kades Matabas Alpian Bode Dilimpahkan Penyidik Ke JPU Banggai appeared first on Portal Luwuk.

Kabar penangkapan AT itu dibenarkan Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono menjawab konfirmasi media di Palu Sulawesi Tengah, Sabtu (7/10/2022).

“Iya benar, Tim Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulteng telah menangkap AT,”kata Kombes Pol. Djoko Wienartono.

Penangkapan AT setelah diburu selama kurang lebih 19 bulan. Ia ditangkap Jumat (6/10/2023) pada salah satu rumah kos di Luwuk Kabupaten Banggai.

Menurut Djoko, AT merupakan DPO tersangka dugaan tindak pidana Korupsi Kabupaten Bangkep dengan kerugian negara ditaksir Rp 29 Milyar.

Upaya penangkapan AT dilakukan tim subdit tipikor sejak Tanggal 3 Oktober 2023 setelah menerimà informasi dari masyarakat. “Tersangka saat ini berada di Polda Sulteng untuk dilakukan pemeriksaan,”pungkasnya.

Untuk diketahui Ditreskrimsus Polda Sulteng pada Tanggal 3 Februari 2022 telah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang nomor DPO/07/II/2023/Ditreskrimsus atas nama AT.

Tercantum dalam DPO, AT lahir di Waepo Tanggal 9 Desember 1975, beralamat di Desa Buka Kecamatan Tinangkung Kabupaten Bangkep.

Alamat lain yakni di Kelurahan Maliaro RT.013 RW.004 Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.*

The post Mantan Kepala BPKAD Bangkep Ditangkap Polda Sulteng, Terlibat Korupsi Rp 29 Milyar appeared first on Portal Luwuk.

Rakor tersebut bertempat di Ruang Rapat Khusus Kantor Bupati Banggai. Selain menghadirkan Ketua Tim Koordinasi Wilayah IV Deputi Bidang Koordinasi Dan Supervisi KPK RI Basuki Haryono sebagai pembicara, nampak Wakil Bupati Banggai Furqanudin Masulili terlihat setia mendampingi orang nomor satu di Banggai ini.

Sekretaris Daerah Banggai Abdullah Ali, pimpinan OPD dan seluruh Kepala Bagian Lingkup Setda Banggai juga hadir sebagai peserta rakor.

Bupati Banggai Amirudin dalam sambutannya menyatakan, pemerintah Kabupaten Banggai senantiasa dan terus melaksanakan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Goverment secara konsisten dan berkesinambungan.

Hal ini dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai misi keenam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

“Dengan adanya Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi terintegrasi ini, diharapkan pelaksanaan pemerintahan Banggai kedepan akan semakin membaik. Proses melayani masyarakat juga semakin optimal dan akuntabel,”tandasnya.

Ia menyadari bahwa untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, diperlukan komitmen bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan.

Terutama efektifnya sistem pengendalian intern, yakni Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dapat berjalan masif dan berkesinambungan.

Sebagai laporan kepada Tim Korsup Wilayah IV Deputi Bidang Pencegahan KPK RI lanjutnya, pemerintah daerah menyampaikan hasil yang telah dicapai. Salah satunya, evaluasi program terhadap pengendalian gratifikasi, Banggai menempati peringkat 1 (Satu) di Sulawesi Tengah.

“Keberhasilan tersebut tak terlepas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh UPG Kabupaten Banggai, disamping masifnya pelaksanaan penyuluh anti korupsi,”imbuhnya.

Bupati pilihan rakyat 2019 ini berharap, dengan adanya penyuluh anti korupsi, akan memberikan pula pengetahuan dan edukasi yang baik kepada Aparat Sipil Negara (ASN). Serta masyarakat secara luas dapat terhindar dari prilaku koruptif.*

The post Bupati Amirudin Rakor Bersama KPK, Sebut Banggai Peringkat I Pengendali Gratifikasi appeared first on Portal Luwuk.