PORTAL LUWUK – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 DPRD Banggai membahas evaluasi Pendapatan Asli Daerah hanya dihadiri dua pimpinan OPD lingkup Pemda Banggai. Yakni Kepala Dinas Kesehatan Banggai, I Wayan Suartika dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tasrik Djibran.
Ketidak hadiran pimpinan instansi lainya dalam membahas pendapatan daerah ini membuat Syarifudin Tjatjo yang memimpin rapat saat itu terlihat gerah.
“Beberapa instansi yang tidak hadir mohon dicatat, karena ini bagian dari evaluasi dewan,”pinta Arif, sapaan akrab Syarifudin Tjatjo kepada notulen saat membuka RDP yang dimulai pukul 10.30 Wita bertempat di ruang rapat khusus gedung DPRD Banggai, Kamis (20/07/23).
Sementara perwakilan OPD seperti Dinas Perdagangan dan Industri hanya diwakili salah satu kepala seksinya bernama Baharudin, PUPR Banggai Kabid Penataan Bangunan dan Infrastruktur Permukiman Zulkifli Aliu, Kabid Tata Ruang Noldy dan KTU Penerima Juliansyah.
Begitu juga Dinas Pendapatan Daerah diwakili Kabid Pendapatan Kartika Handayani, Kabid Pengawasan Hendra Asis dan Kepala Seksi (Jafung) Dana Perimbangan Bagi Hasil, Sunarti.
Sementara DLH hanya diwakili Kabid Persampahan dan Pemadaman Kebakaran Fakhrudin. Begitu juga RSUD Luwuk diwakili sekretarisnya, Sat Pol PP dan Damkar diwakili Kabid Damkar Robby Nuraga bersama bendahara penerima.
Serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diwakili Kabid Perbendaharaan Edy. Sedangkan OPD teknis lain yang dibebani biaya pungut retribusi tak hadir dalam rapat tersebut.
Untuk diketahui, berdasarkan laporan BPKAD, realisasi penerimaan daerah terhitung sejak Januari-Juli 2023 baru mencapai Rp 1 triliun lebih atau 44,09% dari target Rp 2,2 triliun lebih.
Dimana penerimaan PAD dari target Rp 264 miliar, baru terealisasi Januari-Juli sebesar Rp 160 miliar atau 39,41%. Terdiri dari jenis penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp 30 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 103 miliar. Retribusi Daerah dari target Rp 26 miliar terealisasi Rp 9,8 miliar dan lain lain PAD yang sah sebesar Rp 63,6 miliar.
Sementara pendapatan transfer dari target Rp 2 triliun, terealisasi hingga Januari-Juli mencapai Rp 904,6 miliar. Untuk lain lain pendapatan daerah yang sah seperti hibah, dari target Rp 6,2 miliar terealisasi baru Rp 4 miliar lebih.*
