PORTAL LUWUK – Postur APBD Kabupaten Banggai setiap tahun sangat dipengaruhi tingginya biaya operasional Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terus membengkak hingga 10 ribu orang. Baik ASN organik dan non organik.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Banggai Irwanto Kulap dihadapan para pendemo memperingati hari buruh di Luwuk, Selasa (02/05/23).
Ia menerangkan, pendistribusian APBD harus diakui belum sepenuhnya merubah kesejahteraan rakyat.
“Bayangkan, belanja rutin (gaji dan operasional) ASN serta honorer saja sudah menyedot 67 persen dari total APBD per tahun. Belum lagi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Rp 150 miliar, ini juga harus dibiayai,”ujar politisi Partai Golkar Banggai ini.
Sudah didalamnya Rp 230 miliar Dana Desa (DD). Akibatnya total belanja langsung tembus Rp 1,8 triliun. “Jadi dari keseluruhan APBD kita Rp 2,4 triliun tahun 2023 ini, meyisahkan Rp 700 miliar dengan harapan bisa digunakan untuk belanja infrastruktur dan pemberdayaan,”ucapnya.
Dari Rp 700 miliar tersebut, digunakan lagi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 150 miliar. “Jadi tinggal Rp 300-400 miliar saja yang bisa dibelanjakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan,”beber Irwan di ruang rapat kantor DPRD Banggai.
Selanjutnya dari total belanja publik dimaksud, tergunakan untuk pemberdayaan, salah satunya program satu juta satu pekarangan yang diproyeksikan antara Rp 30-40 miliar.
“Sehingga untuk pembangunan infrastruktur tinggal tersisa Rp 100-200 miliar saja. Itupun pemerintah sudah berusaha keras agar pembangunan di daerah ini tetap berjalan optimal dan pertumbuhan ekonomi membaik,”sebut Sekretaris DPD Golkar Banggai ini menjawab tuntutan mahasiswa untuk segera melakukan evaluasi tentang kebijakan APBD.
Terkait masalah UU Cipta Kerja yang dipersolakan secara nasional yang menjadi tuntutan mahasiswa selanjutnya, Irwanto menegaskan akan merekomendasikan masalah ini kepemerintah pusat melalui Bupati Banggai.
“Saya tau bagaimana masyarakat menderita, buruh buruh terzolimi. Hak hak mereka sesukanya diberikan. Jadi tuntutan ini baik dan direkomendasikan,”ucapnya.
Tuntutan lain soal tenaga kerja perusahaan daerah harus menjadi penampung ketenaga kerjaan, juga telah dalam proses pembahasan eksekutif legislatif.
“Harusnya memang BUMD menampung tenaga kerja lalu mendistribusikan ke perusahaan,”jelas Irwanto.
Termasuk keterlibatan Banggai Sakti dalam mengelola Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Terminal Khusus (Tersus) pada sejumlah perusahaan tambang yang beroperasi.
“Masalah ini akan kami tindaklanjuti lagi melalui RDP yang diagendakan dengan menghadirkan semua pihak,”terang Irwanto.
Dalam dunia pendidikan juga ikut dibahas. Salah satunya soal masih adanya pungutan di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini tentu akan menjadi perhatian legislatif untuk turut dibahas pada RDP, melibatkan Dinas Pendidikan Banggai.
Termasuk membahas soal gaji guru honorer berijasah SMA dan sarjana. “Gaji honorer SMA dan sarjana sangat berbeda. Ini juga akan kami bahas karena APBD telah menganggarkan 4000 guru honorer sebesar Rp 50 miliar setiap tahunnya,”janji Irwanto.*
