PORTAL LUWUK – Pembahasan isu-isu strategis sektoral dalam penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai 2025-2045 masih terus diperdebatkan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan di Kantor Bappeda Banggai pada Rabu (13/12/2023).
Isu paling mencolok yakni membahas kemiskinan dan perlindungan sosial, pemberdayaan desa, kesempatan kerja dan transmigrasi serta penanggulangan bencana. Topik ini masuk dalam pembahasan sengit antar OPD Lingkup Banggai.
Diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Secara bergantian para pimpinan OPD-nya memaparkan masing masing analisisnya, mencakup isu strategis berikut persoalan yang akan dihadapi dalam meletakkan arah dan kebijakan yang ingin dicapai pada 2045 mendatang.
Terkait isu kemiskinan, Pemda Banggai berkeinginan menargetkan angka kemiskinan turun hingga nol persen di tahun 2045. Namun, untuk mewujudkan itu, Pemda perlu mengintegrasikan data kemiskinan dari berbagai sumber.
“Saat ini Dinsos pegang data sendiri yakni DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosisal) dari Kemensos. Bappeda punya data P3KE, dan di BPS ada Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi). Namun, dalam rancangan RPJPN disebutkan bahwa kita akan menggunakan satu data dari Regsosek,”kata Kepala Bappeda Banggai Ramli Tongko.
Begitu pula dalam sektor lapangan kerja. Bonus demografi yang ada, kata Ramli, perlu disikapi pemda dengan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Banggai.
Dalam FGD tersebut, hadir pula perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara Anggie Dian Pratiwi wakil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai turut memaparkan keterkaitan antara bencana alam dan kemiskinan.
Untuk diketahui, hari pertama FGD ini yakni membahas penyusunan rancangan awal RPJPD Banggai 2025-2045. Selasa (12/12/2023), topik yang akan dibahas adalah strategi industrialisasi pertanian dan ketahanan pangan.*
