SKRIP BANER ATAS
PORTAL LUWUK – Bupati Banggai, Amirudin secara resmi membuka Rapat Sosialisasi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Pembahasan Permasalahan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Banggai Tahun 2025 bertempat di Ruang Rapat Umum Kantor Bupati Banggai, Luwuk Selatan, Senin (8/9/2025).
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, aparat pengawas, hingga pelaku usaha distribusi terkait kebijakan harga dan persoalan yang masih dihadapi masyarakat dalam memperoleh LPG 3 Kg.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Banggai, Natalia Patolemba dalam laporannya, penetapan HET LPG 3 Kg telah diatur melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 500.10.8.3/111/Ro.EKON-G.ST/2025 tertanggal 19 Mei 2025.
Dalam keputusannya, harga LPG 3 Kg tahun 2025 mengalami kenaikan sekitar Rp2.000–Rp2.500 dibanding periode 2021–2024.
Untuk wilayah Kabupaten Banggai, daftar HET ditetapkan sebagai berikut:
1). Radius 0-60 Km.
• HET : Rp 20.000.
• Harga Jual Kepangkalan : Rp 17.500.
• Margin Pangkalan : Rp 2.500.
2). Radius 60-120 Km.
• HET : Rp 22.000.
• Harga Jual Kepangkalan : Rp 19.500.
• Margin Pangkalan : Rp 2.500.
3). Radius 121-180 Km.
• HET : Rp 24.000.
• Harga Jual Kepangkalan : Rp 21.00.
• Margin Pangkalan : Rp 3.000.
“Untuk Tim Satgas Distribusi BBM dan LPG 3 Kg telah dibentuk. Melibatkan Camat se-Kabupaten Banggai, Danramil jajaran Kodim 1308/LB, Kapolsek jajaran Polres Banggai, Satpol PP, serta lurah dan kepala desa. Saat ini, di Kabupaten Banggai terdapat 6 agen dan 1.115 pangkalan LPG 3 Kg,”tutur Natalia.
Namun jika memdasari hasil survei lapangan, Disperindag menemukan sejumlah permasalahan, antara lain:
1. Harga Jual diatas HET
2. Pangkalan tidak memasang papan nama pangkalan.
3. Penitipan LPG pada pangkalan lain atau pedagang bukan pangkalan.
4. Pendistribusian tabung Gas 3 Kg ke pangkalan mengalami keterlambatan.
5. Tabung gas yang isinya tidak sesuai.
6. Pangkalan tidak melakukan penjualan LPG kepada masyarakat sekitar, tetapi malah di distribusikan keluar wilayah desa.
7. Adanya pangkalan fiktif.
8. Adanya pedagang bukan pangkalan resmi/pengecer yang memiliki 50 hingga 65 tabung untuk dijual kembali dengan harga tinggi.
9. Adanya pangkalan yang menggunakan tabung Gas 3 Kg untuk usaha sendiri dan disalurkan kepada masyarakat hanya sebagian kecil dari jumlah kuota.
10. Pangkalan yang banyak melakukan pengaduan karena ketidaksesuaian, sehingga mengalami intimidasi bahkan tidak dilayani oleh agen.
11. Kuota pangkalan paling sedikit 25-450 tabung.
12. Pangkalan ada yang diperjual belikan.
13. Segel pada tabung LPG 3 kg mudah lepas.
14. Terdapat Pangkalan yang tidak memiliki rekomendasi Dinas sesuai dengan Kepmen SDA Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang Liguefied Petroleum Gas tertentu tepat sasaran.
Bupati Amirudin menegaskan, berbagai persoalan ini harus dicarikan solusi melalui diskusi bersama, mengingat LPG 3 Kg menyangkut kebutuhan hidup masyarakat banyak.
Ia menginstruksikan agar Tim Satgas LPG 3 Kg memperketat pengawasan distribusi, serta meminta agen untuk tidak menyalurkan tabung kepada pangkalan ilegal.
“Untuk pangkalan yang tidak memiliki izin, harus ditutup. Kita semua juga harus memastikan agar penjualan tidak melebihi HET,”tegas Amirudin.
Ia menekankan agar ini menjadi perhatian kita semua untuk tidak menjual Tabung Gas LPG 3 Kg melebihi dari HET.
“Mohon kiranya saat diskusi, bisa kita dapatkan bersama solusi terkait permasalahan Gas LPG 3 Kg yang ada di Kabupaten Banggai,”harapnya pada pertemuan itu.
Sebagai bentuk apresiasi, Bupati Amirudin memberikan penghargaan kepada Pangkalan Mitra Muda, Kecamatan Simpang Raya yang dinilai Tim Investigasi Disperindag telah menjual LPG 3 Kg sesuai HET.
Pangkalan ini malah mendapat tambahan kuota dari 50 tabung menjadi 100 tabung dan mendapat hadiah uang tunai Rp5 juta.
Rapat kemudian dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab yang dipimpin Kapolres Banggai, AKBP Putu Hendra Binangkari. Dalam sesi ini, berbagai masukan dan usulan disampaikan untuk memperbaiki sistem distribusi LPG 3 Kg di Kabupaten Banggai.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Banggai akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Disperindag terkait hasil temuan di lapangan. Pemerintah daerah juga berencana menerbitkan Surat Edaran yang memuat solusi konkret atas berbagai permasalahan distribusi LPG 3 Kg.
Surat edaran ini diharapkan mampu mempertegas aturan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan agar distribusi LPG subsidi benar benar tepat sasaran dan terjangkau masyarakat.
Hadir camat se-Kabupaten Banggai, Danramil jajaran Kodim 1308/LB, Kapolsek jajaran Polres Banggai, Kepala Satpol PP, lurah dan kepala desa, serta agen dan pangkalan LPG se-Kabupaten Banggai.*
