PORTAL LUWUK – Tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks menuntut ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu.
Menyadari hal ini, Pemkab Banggai melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banggai mengelar Bimbingan Teknis bertajuk “Menguatkan Peran Daerah Melalui E-Walidata dan Geospasial Menuju Satu Data Indonesia”, Kamis (10/7/2025), di Ballroom Hotel Swiss-Belinn Luwuk.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai, Moh. Ramli Tongko hadir membuka kegiatan seraya menegaskan, perubahan zaman yang serba digital telah menuntut adaptasi pengelolaan data pemerintahan.
“Data bukan lagi hanya menjadi pelengkap dalam perencanaan pembangunan, melainkan menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat, cepat dan akurat,”tutur Sekab Ramli.
Dalam konteks ini, lanjut Ramli, kebijakan Satu Data Indonesia hadir sebagai upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan data yang valid, terstandar dan mudah diakses lintas sektor dan lintas wilayah.
Dia juga menekankan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan teknis seperti ini, merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah mampu menjalankan tugas pengelolaan data dengan standar dan sistem yang sesuai.
Bimtek ini menghadirkan tiga narasumber utama yang memberikan perspektif strategis dan teknis dalam mendukung implementasi Satu Data Indonesia di daerah.
Narasumber pertama Dini Magfira, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, yang juga menjabat Direktur Eksekutif Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
Narasumber kedua, Harry Irawan, Pranata Komputer Ahli Muda dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.
Sementara narasumber ketiga, Drs. Annacletus Ari Dartoyo, M.Eng, Surveyor Pemetaan Ahli Madya yang juga menjabat sebagai Kapokja Tata Kelola Data Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) dari Badan Informasi Geospasial.
Para peserta terdiri dari admin pengelola data dari seluruh OPD, lembaga teknis dan tenaga pengolah data instansi daerah. Mereka mendapatkan pembekalan terkait pengoperasian E-Walidata, teknik verifikasi dan validasi data. Juga penerapan informasi geospasial dalam mendukung program program pembangunan sektoral.
Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis antarinstansi guna menyelaraskan pemahaman tentang pentingnya sinkronisasi data.
Dengan dukungan narasumber dari kementerian dan lembaga teknis di tingkat pusat, peserta mendapatkan pemahaman menyeluruh. Mulai dari kebijakan hingga praktik teknis yang dapat langsung diterapkan dilingkungan kerja masing masing.*
SKRIP BANER ATAS














