SKRIP BANER ATAS
PORTAL LUWUK – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) Sulawesi Tengah mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai untuk segera memanggil pihak manajemen Pertamina EP Donggi Motindok Field (DMF).
Pemanggilan ini sangat penting karena didasari beberapa hal. Seperti kecelakaan kerja dan proses rekrutmen tenaga kerja yang menyimpang.
Hal ini diungkapkan Koordinator AMPUH Sulteng Chaerul Salam kepada wartawan sebagaimana dilansir Channel Sulawesi, Rabu (29/10/2025).
Chaerul menjelaskan, berdasarkan informasi yang berkembang saat ini, pihak Pertamina EP DMF telah beberapa kali menutupi Insiden kecelakaan kerja hingga menghilangkan nyawa pekerja.
Selain itu, ada juga masalah rekrutmen tenaga kerja. Dimana berdasarkan pengakuan beberapa sumber terpercaya menyebutkan, diduga ada oknum perusahaan yang melakukan pungli pada proses rekrutmen karyawan, termasuk security.
“Kasus ini tidak bisa didiamkan begitu saja. DPRD dan Pemerintah Daerah harus turun tangan,”pintanya.
Sebagai aktifis yang peduli dengan kondisi sosial masyarakat, Chaerul meminta agar kasus ini mendapatkan respon dari SKK Migas sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas secara nasional ini di Banggai.
“SKK Migas juga harus bertanggung jawab. Kalau perlu turun tangan untuk mengevaluasi kinerja manajemen Pertamina EP DMF,”tekan Chaerul.
Berdasarkan hasil penelusuran awak media, kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan pekerja meninggal dunia terjadi tiga kali berturut turut dan sering ditutupi pihak perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi gas bumi di Kecamatan Batui Selatan ini.
Fakta yang paling menarik adalah proses rekrutmen karyawan termasuk posisi security. Sebagai mana disebutkan sumber diatas mengungkapkan, setiap orang harus memberikan ‘pelicin’ sampai puluhan juta rupiah.
Hingga berita ini diturunkan, Fuad Rafif Prasetyo, Community Development Officer Pertamina EP DMF, tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas pesan konfirmasi yang dilayangkan melalui WhatsApp beberapa media lokal.*
