SKRIP BANER ATAS
PORTAL LUWUK – Bupati Banggai Amirudin menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Gedung KPK Merah Putih, Ruang Bhineka Tunggal Ika.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua KPK, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV, Gubernur dan Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Sekretaris Provinsi, Bupati dan Ketua DPRD se-Sulawesi Tengah.
Bupati Amirudin didampingi Ketua DPRD Banggai, Sekretaris Daerah, Plt. Inspektur Inspektorat dan Kepala BPKAD Banggai.
Ketua KPK yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2014 itu menegaskan, pentingnya komitmen bersama dalam memberantas korupsi.
“Saya malu kalau daerah saya banyak korupsi. Rapat ini diadakan karena rasa sayang kami terhadap bapak ibu sekalian. Apapun yang disembunyikan, pasti ketahuan, karena alat kami di KPK sudah canggih,”ujarnya.
Ia juga mengingatkan sumpah jabatan sebagai bentuk tanggung jawab moral. “Tolong dibaca kembali sumpah jabatan, minta setiap pegawai membacanya ulang saat memangku jabatan, agar sadar betul beban tugas yang diemban,”tuturnya.
Ketua KPK juga menekankan bahwa korupsi terbesar di Indonesia bukan pengadaan barang dan jasa, tetapi dalam pelayanan publik. Kedepan, pendidikan anti korupsi akan masuk dalam kurikulum sejak sekolah dasar.
Bupati Banggai dalam pandangannya menyampaikan langkah langkah yang telah dilakukan untuk mencegah korupsi di daerah.
“Saat awal menjabat, saya melihat proses perencanaan di daerah terlalu panjang dan membuka celah korupsi. Kami mempelajari penyebabnya, dan menemukan dua hal: gaji kecil dengan kebutuhan besar, serta integritas. Untuk itu, kami menaikkan tukin yang kini tertinggi di Sulawesi Tengah,”ungkap Amirudin.
Dia mengusulkan agar kegiatan seperti ini menjadi agenda tahunan. Menurutnya, pertemuan ini menjadi ajang saling mengingatkan, agar kita sadar betul terhadap beban dipundak adalah amanah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Acara ditutup dengan penandatanganan Komitmen Anti Korupsi berisi penolakan gratifikasi, pencegahan intervensi pengadaan barang dan jasa, serta penguatan fungsi pengawasan.
Untuk diketahui, Kabupaten Banggai mendapat target indeks MCSP 2025 sebesar 80 dan target sertifikasi aset sebanyak 50 bidang, yang ditandatangani langsung Bupati dan Ketua DPRD Banggai.*
