SKRIP BANER ATAS
★ Unggulan Es Jeruk Jo
ES Jeruk Jo ★ 5
Es Jeruk Jo
Rp 10.000
Es Jeruk Jo
ES Jeruk Jo ★ 5
Es Jeruk Jo
Rp 10.000
Es Jeruk Jo
ES Jeruk Jo ★ 5
Es Jeruk Jo
Rp 10.000
Es Jeruk Jo
ES Jeruk Jo ★ 5
Es Jeruk Jo
Rp 10.000
Es Jeruk Jo
ES Jeruk Jo ★ 5
Es Jeruk Jo
Rp 10.000

Order via WhatsApp
DPRD Banggai

Saat Reses Dewan Banggai, Sukri Djalumang Tampung Beragam Aspirasi Warga Kepala Burung

440
×

Saat Reses Dewan Banggai, Sukri Djalumang Tampung Beragam Aspirasi Warga Kepala Burung

Sebarkan artikel ini
Sukri Djalumang

PORTAL LUWUK – Anggota DPRD Banggai Sukri Djalumang mengaku, saat melakukan reses beberapa waktu lalu, beragam usulan dan keluhan yang diutarakan warga pada empat kecamatan cukup variatif.

Mulai dari usulan pembuatan jalan tani di Balantak Utara, Balantak, Balantak Selatan dan Masama. Karena secara geografis wilayah tersebut layak dibangunkan jalan usaha tani yang memadai. “Mau ke kebun saja mereka susah. Apalagi kalau jalanya sudah rusak,”ujar Sukri kepada Portal Luwuk, Selasa (14/02/23).

iklan
Scrool Untuk Membaca Berita

Menurutnya, sebagian warga lokal bercocok tanam mengandalkan lembah pegunungan. Tak hanya itu, ancaman abrasi pantai untuk pemukiman warga sangat terbuka. Mengingat tak sedikit warga yang tinggal dan hidup pada wilayah pesisir pantai.

Baca Juga :  Dugaan Pemotongan Jasa Nakes, DPRD Desak Inspektorat Periksa 27 Puskesmas

“Setiap pertemuan, usulan seperti itu yang mereka minta. Kalau bukan jalan tani, tanggul abrasi pantai. Ada juga tanggul penahan arus dan normalisasi sungai,”kata politisi partai NasDem yang lahir pada wilayah yang berpenduduk tak kurang dari 50 ribu jiwa tersebut.

Selain itu lanjut Ketua Komisi 2 DPRD Banggai ini, kerusakan badan jalan desa juga butuh penanganan serius. Serta kelompok tani dan nelayan juga mengusulkan macam macam jenis bantuan. “Kalau ditaksir kondisi wilayah kepala burung, hanya empat kecamatan saja, membutuhkan dana Rp 100 miliar lebih. Namun semua kembali pada kemampuan daerah kita,”imbuhnya.

Baca Juga :  Komisi II Akan Tinjau Lokasi Lahan Warga dari Dugaan Penyerobotan PT Sawindo Cemerlang

Sebagai legislator pada wilayah tersebut, ia berupaya memperjuangkan usulan warga pada pembahasan APBD Tahun 2024. Meski tidak semua mampu diakomodir, tapi karena kondisi wilayah itu yang memang membutuhkan sentuhan pemerintah.

“Fakta dilapangan, khususnya infrastruktur sangat tertinggal. Perlu diperjuangkan dengan melihat kemampuan daerah berdasarkan prioritas,”ungkapnya.*