PORTAL LUWUK – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai tahun anggaran 2027, Selasa (17/11/2026) sempat diwarnai aksi Walkout (keluar dari sidang).
Wakil Ketua I DPRD Banggai, Wardhani Murad Husain menuding proses pembahasan cacat prosedur.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banggai dari Farksi Golkar, Irwanto Kulap, terlihat pasang badan dan meluruskan duduk persoalan atas insiden dimaksud.
Irwanto mengatakan, pernyataan menyebut APBD 2027 cacat prosedur merupakan pendapat personal oknum aleg (anggota legislatif). Sebab mayoritas fraksi yakni enam fraksi di DPRD Banggai secara bulat menyatakan seluruh tahapan pembahasan telah berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku.
“Saya luruskan secara kelembagaan. Pernyataan cacat prosedur itu murni oknum aleg. Fraksi Gerindra sendiri menyatakan dilanjutkan. Dimana letak cacat prosedurnya? Menurut enam fraksi, tidak ada cacat prosedur sama sekali,”ujar Irwanto, Rabu (18/11/2026).
Perdebatan Pasal 51 dan Pergeseran Waktu Pembahasan
Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Banggai Wardhani sempat mempertahankan ketentuan Pasal 51 yang merinci tahapan pembicaraan tingkat pertama hingga tingkat kedua dalam penyusunan APBD. Termasuk kewajiban pembahasan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di tingkat komisi bersama mitra kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
Menanggapi hal ini, Irwanto menegaskan, tahapan yang dimaksud sebenarnya sudah terlaksana seluruhnya. Hanya saja mengalami penyesuaian waktu atau pergeseran tempat akibat situasi yang mendesak.
Ia memaparkan, DPRD bersama Pemda sebelumnya telah mendahulukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dokumen KUA-PPAS telah disepakati dan didalamnya memuat berbagai masukan dari setiap komisi yang kemudian menjadi dasar penyusunan RKA, hingga akhirnya bermuara pada RAPBD 2027.
“Kita sudah melakukan pembahasan ditingkat komisi dengan mitra kerja, tiga komisi telah melaporkan hasil rapat kerja dengan OPD ke Banggar. Pemenuhan unsur pembahasan di komisi oleh Wakil Ketua sudah dilaksanakan, hanya waktunya yang bergeser,”jelas politisi Golkar ini.
Menurutnya, karena substansi dan masukan dari komisi telah terakomodasi sejak tahap KUA-PPAS, tahapan lanjutan di tingkat Pansus maupun Banggar dapat langsung dieksekusi tanpa menyalahi aturan substantif.
Selamatkan Hak Rakyat atau Terjebak Perkada?
Lebih lanjut, Irwanto membeberkan alasan mendasar mengapa pembahasan APBD 2027 harus dikebut. Menurutnya, proses anggaran saat ini telah memasuki masa-masa injury time yang sangat krusial. Sesuai ketentuan, Rapat Paripurna persetujuan APBD 2027 tidak boleh melewati tanggal 30 November 2026.
Jika batas waktu tersebut terlewati, maka Kabupaten Banggai terpaksa tidak dapat menggunakan struktur APBD 2027 secara utuh, melainkan hanya berpedoman pada Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Jika skenario Perkada yang berjalan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat luas karena anggaran tersebut hanya akan memuat komponen wajib seperti gaji pegawai, belanja rutin, serta pembayaran utang. Sementara porsi untuk belanja publik atau rakyat dan pembangunan fisik terpaksa dikorbankan.
“Kalau kita menggunakan Perkada, yang rugi rakyat. Kalau kita mengikuti pendapat Wakil Ketua I, maka yang rugi adalah rakyat karena keterlambatan pembahasan. Apakah karena dua orang, hak rakyat untuk mendapatkan pembangunan jadi tidak dapat?”tegas Irwanto.
Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta landasan penyusunan Tata Tertib DPRD yang bersandar pada PP Nomor 12 Tahun 2018.
Aturan ini tidak secara kaku membatasi ruang fleksibilitas teknis di tingkat komisi, terlebih ditengah keterbatasan waktu yang ada.
Keputusan Kolektif Kolegial dan Apresiasi untuk Fraksi Gerindra
Dalam Rapat Banggar yang melibatkan 17 orang anggota, dinamika pemungutan suara berujung pada keputusan mayoritas, 15 anggota menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan, sementara 2 anggota memilih walkout.
Meski demikian, Irwanto menegaskan bahwa aksi walkout yang dilakukan oleh Wakil Ketua I Wardhani Murad Husain bersama Suwardi tetap dihormati sebagai bagian dari hak konstitusional dalam lembaga legislatif. Namun, karena keputusan di parlemen berasaskan kolektif kolegial dan suara terbanyak, maka tudingan adanya cacat prosedural gugur dengan sendirinya.
Pihaknya juga memberikan apresiasi khusus kepada Fraksi Gerindra secara kelembagaan yang tetap konsisten mendukung agar pembahasan APBD 2027 dilanjutkan demi kepentingan masyarakat.
Meskipun sempat terjadi perbedaan pandangan dengan salah satu unsur pimpinan DPRD yang berasal dari internal partai tersebut. “Karena ini keputusan kolektif kolegial, maka tidak ada yang cacat prosedural karena diputuskan melalui suara terbanyak,”imbuhnya.
Irwanto menutup dengan catatan bahwa percepatan dan dinamika di ujung tenggat waktu ini bukan semata-mata keinginan pemerintah daerah atau DPRD. Melainkan akibat keterlambatan informasi keuangan dari pemerintah pusat terkait Transfer ke Daerah (TKD).
Oleh karena itu, ia berharap masyarakat dapat memahami situasi ini sepanjang mekanisme dan aturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah tetap dipatuhi.*
SKRIP BANER ATAS














