SKRIP BANER ATAS
PORTAL LUWUK – Memasuki tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai 2021-2026, Musrenbang RKPD Kecamatan Tahap I Tahun 2026 mulai digelar di Kecamatan Nuhon, Senin (3/2/2025).
Agenda Musrenbang Tahap I ini membahas usulan prioritas kecamatan hasil Pra Musrenbang untuk diakomodir dalam RKPD 2026. Berikut desk pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat yang akan diakomodir dalam Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tahun 2026.
Hari pertama enam kecamatan menggelar Musrenbang serentak, yaitu Kecamatan Toili Jaya, Toili Barat, Bualemo, Bunta, Simpang Raya, dan Nuhon.
Camat Nuhon, Sumitro Usali Rachman mengatakan, pembangunan kedepan diharapkan desa desa dapat memberikan skala prioritas usulan.
“Selanjutnya menjadi Renja Kecamatan melalui usulan prioritas kewenangan kecamatan tahun 2026,”tutur Sumitro.
Perwakilan Bappeda Banggai saat memberikan arahan teknis menyebut, kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD Banggai Tahun 2026. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan tahun kelima RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026.
“Adapun tema rancangan RKPD Kabupaten Banggai yakni Perwujudan Kemajuan, Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banggai,”ucap ASN perwakilan Bappeda itu.
Sementara Ketua Komisi II Irwanto Kulap menekankan pada pokok pokok pikiran Ketua DPRD Banggai.
“Kehadiran kami disini sebagai bentuk untuk mengkolaborasi juga memikirkan, bagaimana program yang ada ditiap kecamatan bisa berjalan sesuai keinginan masyarakat,”ujar Irwanto Kulap.
Sebanyak 24 kecamatan di Kabupaten Banggai dijadwalkan menggelar Musrenbang RKPD Tahap I, yang akan berlangsung dalam beberapa hari kedepan.
Forum ini juga membahas keterlibatan banyak pihak dalam membahas usulan program pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses ini memungkinkan pemda menyerap berbagai masukan sebelum menentukan program prioritas yang akan diusulkan dan dibahas lanjut pada tingkat kabupaten sebelum ditetapkan sebagai bagian dari RKPD Tahun 2026.
Diharapkan pula kebijakan pembangunan yang dirancang benar benar sesuai kebutuhan dan potensi daerah.*
