SKRIP BANER ATAS
PORTAL LUWUK – Launching Inovasi SIP NPWPD Berbasis Web Gis merupakan bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XIV BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026.
Kegiatan ini diinisiasi Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Bapenda Kabupaten Banggai, Dewi Sahlena Halimu, SE.
Dalam paparanya, selama ini, proses pendataan dan pemutakhiran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) masih dilakukan secara parsial dan manual.
Data lokasi objek dan subjek pajak belum terpetakan secara real-time dan spasial. Kondisi ini dapat berdampak pada lemahnya akurasi basis data, lambatnya verifikasi, serta memunculkan potensi tax gap, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga risiko tidak tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU).
Apalagi dengan kondisi luasnya wilayah Kabupaten Banggai, sehingga sulit terjangkau dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara real time.
“Inovasi SIP NPWPD dapat mengatasi tantangan ini yaitu melalui inovasi ini, pengelolaan data pajak daerah bertransformasi total melalui pemanfaatan teknologi pemetaan digital,”ujar Dewi Sahlena Halimu.
Fitur-fitur unggulan seperti geotagging lokasi, basis data yang terintegrasi, dashboard peta interaktif, serta pendataan geospasial secara real-time, akan memastikan objek pajak terpetakan dengan akurat.
Hebatnya lagi, proyek perubahan ini menerapkan prinsip non-budgetary atau zero budget (Rp 0,-) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk Implementasi (jangka pendek 1 hingga 2 bulan), Kecamatan Luwuk dipilih sebagai lokasi pilot project. Ruang lingkup yang tersedia dalam Aplikasi SIP NPWPD terdiri dari 9 Jenis Pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti restoran, hotel, tenaga listrik, parkir, kesenian dan hiburan.
Hingga reklame, air tanah, sarang burung walet, dan MBLB, yang diperuntukan untuk pelaku Usaha yang ada di seluruh Wilayah Kabupaten Banggai.
“Keberhasilan aksi perubahan ini tentu tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan kolaboratif dari berbagai pihak,”urainya.
Oleh karena itu, kehadiran Sekretaris Inspektorat selaku pengawasan auditorial, Camat Luwuk, para lurah, dan kepala desa se-Kecamatan Luwuk pada forum hari ini memiliki arti yang sangat krusial.
Perangkat kelurahan dan desa merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha sebagai Wajib Pajak. Baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar sebagai wajib pajak di wilayah masing-masing.
Sehingga sinergi bersama pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan akan memastikan validitas data subjek serta objek pajak di lapangan dapat terhimpun secara maksimal.
Bagi Kasubid Dewi Sahlena Halimu, perangkat kelurahan dan desa merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha di wilayah masing-masing.
Sehingga sinergi bersama pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan akan memastikan validitas data subjek serta objek pajak di lapangan dapat terhimpun secara maksimal.
“Melalui peluncuran sistem ini, dalam jangka pendek kita menargetkan terbangunnya Web GIS yang siap pakai di wilayah Kecamatan Luwuk,”imbuhnya.
Dalam jangka menengah tekan Dewi, inovasi ini akan terus disempurnakan fiturnya dan diperluas ke seluruh wilayah kecamatan pendamping. Pada akhirnya, dalam jangka panjang, sistem ini dapat direplikasi di seluruh 24 kecamatan di Kabupaten Banggai.
“Karena aplikasi SIP NPWPD saat ini telah menyediakan dan pengelolaannya untuk di 24 Kecamatan sehingga dapat direplikasi di seluruh Kabupaten Banggai,”tuturnya.
Dewi berharap, semua pihak dapat bersama-sama mendukung transformasi digital spasial ini, demi mewujudkan akurasi data pajak yang handal, pengawasan yang efektif, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan Kabupaten Banggai yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.
Launching dilakukan mulai tanggal 11 November 2026 di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dan diresmikan langsung Kepala Bapenda Banggai Irpan Poma dan dihadiri seluruh jajaran staf Bapenda, Inspektorat Banggai, Camat, Lurah dan Kepala Desa.*
